Menurut Hendra, surat dari Mendagri tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara cermat. Selain itu, pemerintah provinsi juga harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil, termasuk penunjukan pejabat di tingkat daerah, mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Hendra menegaskan bahwa penunjukan Donni Swabuana sebagai Pj Sekda Lebong telah melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selain merujuk pada Perpres dan Permendagri, penunjukan ini juga telah mempertimbangkan situasi dan kebutuhan di Kabupaten Lebong saat itu. Ia memastikan bahwa Pemprov Bengkulu tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, dan tidak ada penyimpangan dalam proses penunjukan tersebut.
"Kami akan melaporkan hasil konsultasi ini kepada Plt Gubernur. Dari hasil diskusi dengan Kemendagri, tidak ada perubahan dalam kebijakan kami. Penunjukan Donni Swabuana sudah sesuai dengan aturan, dan fokus kami ke depan adalah menjaga agar situasi di Kabupaten Lebong tetap kondusif," jelas Hendra.
Isu pengangkatan Pj Sekda di Kabupaten Lebong ini sempat memicu kekhawatiran akan adanya ketegangan politik di daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemprov Bengkulu bergerak cepat dengan melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
“Kondusivitas daerah adalah prioritas utama kami. Oleh sebab itu, langkah cepat kami adalah mencari klarifikasi ke Kemendagri agar tidak ada spekulasi yang merugikan stabilitas daerah. Penunjukan Pj Sekda ini harus dipastikan berjalan sesuai aturan sehingga roda pemerintahan di Lebong dapat berjalan dengan baik,” kata Hendra.
Di tengah situasi yang berkembang, Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal.
Masa Depan Pj Sekda di Kabupaten Lebong
Dengan hasil konsultasi yang telah dilakukan, Pemprov Bengkulu berharap bahwa segala polemik terkait pengangkatan Pj Sekda Lebong dapat segera diselesaikan. Meski demikian, Pemprov tetap menunggu tanggapan resmi dari Kemendagri untuk menutup isu ini secara formal.
"Setelah mendapatkan surat balasan dari Kemendagri, kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut jika diperlukan. Namun, saat ini, kami yakin bahwa keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hendra