Sultan mengungkapkan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor kita masih sangat besar untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Lebih dari 40 persen kendaraan bermotor tidak membayar pajak.
Lebih lanjut ketua DPD RI ke-6 itu mendorong agar pemerintah mempercepat dan memperluas kebijakan transisi energi pada kendaraan. Selain itu, pembaharuan data dan penggunaan teknologi sistem distribusi BBM bersubsidi kita belum begitu presisi.
"Subsidi dan BLT akan selalu menemui persoalan atau setidaknya dianggap salah sasaran, karena kita belum memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang kurang presisi", tutupnya.
Rencana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa transfer tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) semakin dekat untuk direalisasikan.**