HPMPI menilai persoalan ini harus segera ditangani melalui kerja sama semua pihak. Untuk itu, organisasi tersebut mengirimkan surat resmi kepada DPRD Bengkulu, meminta mediasi dengan PT Pertamina dan instansi terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
“Kami meminta DPRD memfasilitasi rapat bersama agar ada solusi konkret. Masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian,” kata Steven.
Menurut Steven, pihaknya telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan PT Pertamina di Bengkulu. Namun, hasil dari diskusi tersebut belum mampu memberikan solusi yang nyata. Bahkan, ia merasa keluhan mereka kerap dianggap remeh oleh pihak Pertamina.
“Setiap rapat, kami hanya diberi janji tanpa tindakan nyata. Padahal, Pertamina seharusnya segera menyelesaikan masalah ini, bukan mengabaikannya,” keluh Steven.
Pertashop sebagai Penyangga Ekonomi Desa dirancang sebagai penyangga distribusi BBM di wilayah yang jauh dari SPBU, seharusnya menjadi solusi untuk pemerataan harga dan akses BBM. Dengan adanya keterlambatan distribusi seperti ini, fungsi tersebut tidak berjalan maksimal.
Steven berharap, melalui mediasi DPRD dan keterlibatan instansi terkait, Pertamina dapat memperbaiki sistem distribusi BBM ke Pertashop.
“Kami ingin ada kepastian, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Masalah ini harus segera diselesaikan demi kepentingan bersama,” pungkas Steven.
Menanggapi keluhan HPMPI, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa DPRD akan segera memanggil PT Pertamina dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi atas keterlambatan distribusi BBM.