Menjalankan itu semua, lanjutnya, bukan hanya kepala OPD, Sekretaris Daerah ataupun pihak perbankan harus memahami program prioritas Nasional tersebut. Termasuk, semua komponen negara yang ada. Semua lini juga harus memahami mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP.
Artinya, dalam menjalankan digitalisasi yang diamanatkan Pemerintah Pusat, bukanlah sebuah pilihan. Tetapi tidak ada pilihan ataupun tuntutan, semuanya harus menjalankannya. Agar nantinya apa yang menjadi program prioritas Nasional bisa terwujud dalam Kabinet merah putih yang dipimpin oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Alhamdulillah, Ini Hasil Kepatuhan Pelayanan Publik Pemda Bengkulu Selatan 2024
BACA JUGA:Ini Tujuannya Pemerintah Bengkulu Selatan Lakukan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
"Kalau kita tidak respon akan program prioritas Nasional itu,maka kita akan tertinggal jauh dari daerah lain. Kecepatan - kecepatan Pemerintah Daerah agar bisa maju tergantung dengan kecepatan - kecepatan kita dalam menjalankan inovasi teknologi yang ada saat ini untuk kepentingan masyarakat dan roda Pemerintahan,"pungkas Sukarni.