Dalam aksi ini, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kesbangpol Pemprov Bengkulu, menemui masa di depan kantor Gubernur Bengkulu. Massa meminta pemerintah memfasilitasi audiensi dengan PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kita kasih waktu dari tanggal 23 hingga 27 Desember. Jika tidak ada kejelasan, kami akan kembali turun ke jalan,” tegas Cimbyo.
Namun, ia juga mengecam kurangnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak.
“Tidak ada yang melindungi rakyat. Apa fungsinya pemerintah kalau tidak hadir di saat rakyat butuh,” ujar Cimbyo dengan nada emosional.
Sementara itu, Kabid Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rozani Andawari, menyebutkan bahwa pihaknya berupaya merespons tuntutan massa sesuai prosedur.
“Semua harus sesuai aturan. Tidak bisa semerta-merta,” jelasnya.
Rozani mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan PT TLB, yang mengaku telah membantu warga terkait dampak SUTT.
“Kami akan minta klarifikasi lebih lanjut dari PT TLB,” ujarnya.