Tidak hanya itu, jika keputusan penghentian ini diambil, maka program beasiswa perangkat desa secara keseluruhan akan resmi ditutup, termasuk pembukaan pendaftaran baru yang seharusnya dimulai pada tahun 2025.
“Kalau program ini berhenti, maka pendaftaran baru tahun depan juga otomatis tidak akan dibuka,” tegas Siswanto.
Hingga saat ini, para perangkat desa penerima beasiswa, khususnya angkatan kedua, menghadapi ketidakpastian mengenai nasib mereka. Siswanto mengungkapkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, terutama untuk mendukung pelayanan masyarakat.
“Program ini penting untuk pengembangan kompetensi perangkat desa. Mereka tidak hanya sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan di desa,” jelasnya.
Namun, di tengah pergantian kepemimpinan, keberlanjutan program ini menjadi pertaruhan besar. Siswanto berharap, meskipun terjadi pergantian pemimpin, program beasiswa perangkat desa ini tetap dilanjutkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih.
“Kami sangat berharap program ini tidak berhenti. Ini adalah investasi untuk pembangunan di tingkat desa yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Siswanto penuh harap.
Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan program ini kini sepenuhnya berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang baru. Sementara itu, para perangkat desa penerima manfaat hanya bisa berharap bahwa program ini tetap berjalan.
Bagi para penerima beasiswa, penghentian program ini berarti kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan pendidikan mereka. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berpotensi kehilangan salah satu program strategis yang telah dirancang untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.