“Gubernur terpilih akan dilantik dalam waktu dekat, dan program 100 hari kerja menjadi salah satu prioritas. Bagaimana pun, di akhir tahun nanti, beliau harus menyampaikan pertanggungjawaban atas program-program tersebut,” tuturnya.
Untuk mengatasi polemik terkait perubahan program ini, Teuku Zulkarnain menyarankan agar Badan Anggaran DPRD, yang terdiri dari unsur pimpinan, ketua fraksi, serta pimpinan DPRD, segera bertemu dengan Gubernur terpilih. Pertemuan ini diharapkan dapat menyelaraskan program gubernur dengan aspirasi anggota DPRD.
“Seharusnya, apa yang menjadi keinginan teman-teman DPRD disampaikan melalui pimpinan masing-masing. Lalu diteruskan oleh pimpinan fraksi kepada Gubernur. Dengan begitu, tidak ada lagi kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Teuku Zulkarnain berharap, evaluasi APBD 2025 ini dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi semua pihak. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan rakyat Bengkulu.
“Pada akhirnya, tujuan kita sama. Yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama, membahas apa yang menjadi prioritas, dan memastikan program-program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik,” pungkasnya.