Dalam hearing atau pertemuan dengan Dewan, Kades menyampaikan usulan toleransi terhadap temuan di desa masing-masing. Dimana mereka (Kades) meminta temuan dibawah Rp 10 juta dihapuskan, dan temuan diatas Rp 10 juta diberikan kesempatan untuk memperbaiki.
Pihak Inspektorat tidak bergeming meski para Kades mengadukan persoalan tersebut ke wakil rakyat. Inspektorat tetap melanjutkan hasil pemeriksaan dengan mendistribusikan LHP ke pemerintah desa.