radarbengkulu,- Terungkap dalam APBD 2025, data yang diperoleh dari Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah (LEKAD) bahwa belanja pakaian walikota dan wakil walikota Bengkulu sebesar Rp. 839 juta dalam setahun.
Direktur Eksekutif Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah (LEKAD) Anugerah Wahyu, SH mengungkapkan, bahwa anggaran pakaian dinas (pakdin) sebesar Rp. 839 juta untuk kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) TA 2025 hal itu pemborosan APBD.
Ia menilai, hitungannya jika dengan kalender masehi di mana satu tahun ada 365 hari, dikalikan maka 1 (satu) setel pakaian dinas KDH dan WKDH berharga tertinggi dengan asumsi senilai Rp. 2.000.000,-.
BACA JUGA:RSUD Kaur Dapat Kucuran DAK Rp 25 Miliar Lebih dari Kemenkes
BACA JUGA:Presiden Prabowo Cabut Aturan Mengenai Pelarangan Pengecer Jual Gas Elpiji 3 Kg
"Maka tidak logis dalam setahun seragam atau pakaian dinas walikota dan wawali Bengkulu sebanyak 400 unit dalam setahun dan terkesan hal ini tidak dilakukan kajian mendalam," ketus Anugerah kepada media ini.
Selain itu ditegaskan Anugerah, apabila anggaran pakaian dinas tersebut tidak dipangkas, ia melihatnya bahwa proyek pengadaan baju dinas/seragam walikota/wawali ini bisa tetap dilaksanakan akan berpotensi korupsi.
"Apalagi dalam evaluasi APBD kota yang dilakukan Gubernur juga terungkap kalau anggaran pakaian dinas itu diminta untuk dipangkas lagi," tambahnya.
Tidak hanya anggaran pakaian dinas (Pakdin) Walikota dan Wawali yang fantastis, dijelaskan Anugerah, bahwa ada anggaran belanja pakaian dinas sebesar Rp. 1,1 miliar untuk Anggota DPRD Kota Bengkulu dan untuk pimpinan DPRD Kota senilai Rp. 457 juta yang berjumlah 3 orang.
"Secara hitungan dalam setahun bila diasumsikan pakaian dinas seharga Rp. 2.000.000,- satu stell, maka masing-masing pimpinan dewan kota itu bisa mendapatkan pakaian dinas sekitar mendapatkan 76 stell, dan tentu hal ini tidak logis dan berpotensi korupsi nantinya," ungkapnya.