Dari hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021, awalnya hanya tercatat 11 hektar (ha) lahan milik warga yang terdaftar. Namun, kini tercatat sebanyak 72 ha lahan darat yang telah dipindahkan ke laut.
Menurut Nusron, ada indikasi keterlibatan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem pertanahan yang lebih tinggi.
"Nggak mungkin kalau ini pejabat rendahan. Kenapa?, Nggak mungkin pejabat rendahan bisa punya akses terhadap sistem kecuali dia kerja sama dengan hacker," kata Nusron saat meninjau Pagar Laut Bekasi, Selasa 4 Januari 2025.
Sebelumnya, Nusron Wahid juga menegaskan bahwa masalah pagar laut ini bermula dari pelaksanaan program PTSL pada tahun 2021.
Pemerintah kala itu menerbitkan 89 sertifikat hak milik (SHM) bagi 67 warga yang mencakup tanah darat di kawasan perkampungan seluas 11,263 hektare. Namun, belakangan ini terungkap bahwa sebagian tanah tersebut dipindahkan ke laut.(*)