Ia juga mengingatkan, dana ini bukan hanya sekadar angka, tetapi harus menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat—mulai dari jalan yang berlubang hingga akses kesehatan dan pendidikan yang belum merata.
Gubernur Helmi menekankan pentingnya penggunaan dana DBH secara cermat dan bertanggung jawab.
Ia meminta kepala daerah tidak hanya mengejar angka penyerapan, tapi juga dampaknya bagi masyarakat.
“Saya tidak mau mendengar ada jalan desa yang hancur, padahal sudah dapat DBH. Jangan lagi ada laporan warga tidak bisa berobat karena belum terdaftar BPJS. Gunakan dana ini untuk hal-hal yang bisa langsung dirasakan rakyat,” tegasnya.
Helmi juga meminta agar setiap kabupaten/kota menyiapkan rencana penggunaan DBH secara detail dan matang. Ia mengingatkan agar tak ada lagi proyek pembangunan yang mangkrak atau asal-asalan.
“Bikin perencanaan yang matang, libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini uang rakyat, jangan asal serap,” kata politisi PAN itu.
Menurut Helmi, DBH merupakan salah satu instrumen penting untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Dana ini bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang menjadi hak kabupaten/kota.