Helmi juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, jika masyarakat merasa tarif pajak kendaraan terlalu mencekik, maka bukan hanya penerimaan daerah yang menurun, tapi juga citra pemerintah bisa tercoreng.
“Makanya, sejak awal saya tegaskan. Jangan buat rakyat kecewa. Tarif pajak harus rasional, adil, dan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Ia pun berharap masyarakat dapat bersabar hingga keputusan final ditetapkan. Saat ini, tim teknis dari Pemerintah Provinsi Bengkulu masih melakukan kajian dan perbandingan tarif dengan sejumlah provinsi di Sumatera.
“Tunggu tanggal mainnya. Kita akan umumkan secara resmi setelah semuanya dikaji. Tapi saya pastikan, kebijakan ini akan berpihak pada rakyat. Tidak akan ada keputusan yang gegabah,” ucapnya.
Meski begitu, Helmi juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Ia menyebut, semurah apa pun tarif yang ditetapkan, jika kesadaran membayar pajak rendah, maka pembangunan daerah tetap akan terhambat.
“Ini dua sisi mata uang. Pemerintah hadir dengan tarif yang manusiawi, masyarakat juga harus sadar bahwa bayar pajak itu bagian dari gotong royong membangun daerah,” tuturnya.
Sementara itu, beberapa kalangan masyarakat menyambut positif sinyal penurunan tarif ini. Salah satunya disampaikan Roni (35), warga Kota Bengkulu yang sehari-hari bekerja sebagai ojek daring.
“Kalau bisa diturunkan, ya bagus. Sekarang ekonomi lagi berat, jadi kalau pajak turun, kami sangat terbantu. Tapi tolong jangan cuma janji,” ucapnya.