“Kita ingin semua jelas. Apakah kendala lebih banyak di sisi teknis, anggaran, atau koordinasi lintas instansi,” katanya.
Selain membahas aspek teknis, evaluasi juga akan menyinggung soal keberlanjutan pembangunan Pulau Enggano, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Inpres 12/2025.
“Pulau Enggano juga perlu perhatian khusus. Karena konektivitas laut sangat bergantung pada keberadaan Pelabuhan Pulau Baai,” ungkapnya.
Pelabuhan Pulau Baai adalah gerbang utama keluar-masuk barang di Provinsi Bengkulu. Pelabuhan ini menjadi jalur distribusi batu bara, crude palm oil (CPO), hingga kebutuhan pokok yang masuk dari luar daerah. Dengan alur pelayaran yang belum memadai, arus logistik menjadi terbatas.
Menurut pengamat ekonomi Universitas Bengkulu, keterlambatan pengerukan ini bisa berdampak serius pada daya saing daerah.
“Jika kapal besar tidak bisa masuk, maka biaya distribusi tetap tinggi karena barang harus diangkut kapal kecil, lalu dipindahkan kembali. Ini tentu tidak efisien,” jelasnya
Kini, semua mata tertuju pada evaluasi 9 September mendatang. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat tetap memberikan dukungan, baik berupa perpanjangan program, tambahan anggaran, maupun percepatan teknis pengerukan.
“Yang jelas, pelabuhan adalah nadi perekonomian Bengkulu. Tanpa akses pelabuhan yang memadai, sulit bagi daerah ini untuk tumbuh lebih cepat,” tegas Denni.