“Paling tidak dengan jumlah sekitar 1.000 peserta yang ditanggung perusahaan saat ini, pemerintah sangat terbantu. Tingkat keaktifan peserta JKN di Bengkulu kini mencapai 85 persen. Dengan adanya SRIKANDI, angka itu bisa terus naik,” jelas Edriwan.
Ia menambahkan, ke depan jumlah peserta yang ditanggung perusahaan bisa bertambah. Tidak menutup kemungkinan lebih banyak badan usaha bergabung. “Kalau seluruh perusahaan besar di Bengkulu ikut ambil bagian, maka beban APBD bisa jauh lebih ringan dan masyarakat semakin terlindungi,” ujarnya.
BACA JUGA: Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Sekitar 3.000 Jamaah Padati Balai Raya Semarak Bengkulu
Bengkulu sendiri termasuk provinsi dengan tingkat kepesertaan JKN cukup tinggi, namun masih ada sekitar 15 persen warga yang belum tercover. Angka ini berarti puluhan ribu orang masih rawan terjebak biaya tinggi ketika sakit.
Dengan SRIKANDI, pemerintah optimistis kesenjangan itu bisa dipersempit. Badan usaha yang memiliki keuntungan dari aktivitas ekonomi di Bengkulu diharapkan menyisihkan sebagian tanggung jawab sosialnya melalui program ini.
BACA JUGA:Kecelakaan Lalu Lintas di Seluma, 26 Orang Meninggal Dunia di Jalan Raya
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal solidaritas. Kita ingin semua pihak merasa punya peran dalam menjaga kesehatan masyarakat Bengkulu,” kata Edriwan.
Penandatanganan SRIKANDI menjadi langkah awal yang diyakini akan meluas. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan lebih banyak rumah sakit swasta, klinik, hingga perusahaan sektor industri bergabung dalam waktu dekat.
BACA JUGA:Untuk Menjaga Pantai Panjang Semakin Bersih, Dinas Pariwisata Tempatkan 1.000 Tong Sampah
Gubernur Helmi menegaskan, SRIKANDI bukan hanya program teknis, tetapi juga cerminan filosofi gotong royong. “Bengkulu dibangun bersama, bukan hanya oleh pemerintah. Semua pihak harus ikut ambil bagian. Jika rakyat sehat, maka produktivitas meningkat, dan daerah ini pasti maju,” pungkasnya.