“Kita tegaskan kepada TAPD dan Gubernur, jangan dulu bicara proyek baru kalau utang lama belum diselesaikan. Masyarakat di daerah menunggu realisasi DBH ini. Kalau DBH tak dibayar, sama saja mematikan fiskal kabupaten/kota,” ujar Edwar.
Menurutnya, utang DBH bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan fiskal dan kredibilitas keuangan daerah. Jika dibiarkan berlarut, kepercayaan pemerintah kabupaten terhadap Pemprov Bengkulu bisa runtuh.
BACA JUGA:Launching Lomba Satkamling Tingkat Provinsi Bengkulu Dihadiri Walikota
Para kepala daerah di Bengkulu sebelumnya juga telah menyampaikan kekecewaan terkait lambatnya realisasi DBH. Sebab dana itu menjadi tumpuan bagi pembiayaan pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan ekonomi lokal.
DPRD menilai, jika pemerintah provinsi terus menunda pelunasan, krisis kepercayaan antar-pemerintahan daerah bisa terjadi.