RADAR BENGKULU -Rina Sulastry S.Sos., M.I.Kom., anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Perindo, menggelar reses dengan menghadirkan langsung pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD).
Satu per satu warga menyampaikan kegelisahan mereka. Ada yang takut BPJS Kesehatannya nonaktif, ada pula yang bingung karena foto e-KTP lama tak kunjung diganti. Beberapa lainnya hanya ingin memastikan, apakah pelayanan rumah sakit kini benar-benar lebih baik dari cerita yang beredar.
Jawaban dari para narasumber perlahan mengubah raut wajah peserta. Penjelasan soal kepesertaan BPJS yang ternyata tidak serumit isu yang berkembang, prosedur pembaruan data kependudukan yang jelas, hingga komitmen peningkatan layanan RSHD membuat warga mulai mengangguk—sebagian bahkan tersenyum lega.
BACA JUGA:Minuman Manis yang Menyebabkan Risiko Obesitas dan Penyakit Metabolik Pada Anak
Rina Sulastry menyebut, inilah esensi reses yang ingin ia bangun: mempertemukan langsung warga dengan pengambil kebijakan dan pelaksana layanan.
“Selama ini banyak masyarakat termakan informasi yang tidak utuh. Padahal setelah dijelaskan, persoalannya tidak sesulit yang dibayangkan,” ujarnya.
Menurut Rina, menghadirkan instansi terkait bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menghapus jarak dan prasangka antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap, setelah pertemuan ini, warga tidak lagi diliputi kekhawatiran berlebihan saat mengurus BPJS maupun administrasi kependudukan.
Reses hari itu pun berakhir dengan suasana berbeda. Map-map berkas kembali ditutup, namun kali ini disertai pemahaman baru—bahwa pelayanan publik di Kota Bengkulu sedang bergerak ke arah yang lebih terbuka dan manusiawi.