radarbengkuluonline.id - Program pemakaian mobil dinas (mobnas) Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu oleh warga terbukti membawa dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Setiap akhir pekan tiba, kendaraan operasional milik orang nomor satu dan dua di Kota Bengkulu tersebut selalu habis dipesan atau full booking. Tingginya antusiasme ini membuat kedua fasilitas negara tersebut kini hampir tidak pernah terparkir di rumah dinas (rumdin) saat hari libur karena digunakan warga untuk keperluan akad nikah maupun resepsi pernikahan.
BACA JUGA:MAN IC Serpong Tembus Standar Pendidikan Dunia
Kebijakan ini sengaja dirancang untuk mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Melalui program ini, Walikota dan Wakil Walikota mempersilakan masyarakat umum untuk menggunakan mobnas mewah mereka secara gratis setiap hari Sabtu dan Minggu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian yang cukup langka, mengingat peminjaman kendaraan dinas pejabat publik untuk kepentingan pribadi masyarakat masih jarang ditemui.
Di era kepemimpinan saat ini, Walikota Bengkulu Dr Dedy Wahyudi SE MM bersama Wakil Walikota Ronny PL Tobing SH menegaskan komitmen kuat mereka agar program ini bisa terus berjalan secara berkelanjutan.
Layanan peminjaman mobnas ini kian membuktikan fungsinya dalam menghadirkan kebahagiaan nyata di tengah momen sakral pernikahan warga, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak perlu risau akan keberlanjutan fasilitas tersebut.
Terkait latar belakang program, Walikota Dedy Wahyudi menjelaskan bahwa komitmen ini merupakan bagian dari kelanjutan 15 program kebaikan yang telah diinisiasi sejak era Helmi-Dedy dan kini dilanjutkan pada era Dedy-Ronny.
Seluruh program di bawah jajaran Pemerintah Kota Bengkulu memang dirancang untuk menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat.
"Program ini memang sengaja dibuat dan dilanjutkan sesuai dengan tugas dan cita-cita Pemkot Bengkulu untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah masyarakat," ujar Dedy.
Dengan terus bergulirnya program ini, Pemerintah Kota Bengkulu berharap dapat meringankan beban biaya transportasi pernikahan yang harus ditanggung oleh warga.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi sebuah penegasan simbolis bahwa fasilitas negara pada hakikatnya adalah milik rakyat yang harus membawa kemaslahatan dan kebaikan bersama.