Apabila seorang pejabat melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang sah, dalam batas tugas dan fungsi jabatannya, serta untuk kepentingan institusi pemerintah daerah, maka akibat hukum dari tindakan tersebut pada prinsipnya melekat pada jabatan atau institusi yang diwakilinya.
Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur penggunaan wewenang, larangan penyalahgunaan wewenang, serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab Seseorang tidak dapat hanya didasarkan pada fakta bahwa dirinya pernah menandatangani MoU. Harus terlebih dahulu dilihat apakah penandatanganan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, sesuai masa penugasan, serta tidak melampaui batas kewenangannya.
Jika seluruh persyaratan tersebut terpenuhi dan tidak ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan melawan hukum secara pribadi, maka tidak tepat apabila tanggung jawab institusional secara otomatis dibebankan kepada Seseorang sebagai individu.
Sebaliknya, apabila terdapat dugaan tindakan yang melampaui kewenangan atau penyimpangan dalam pelaksanaan jabatan, penilaiannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
# Regulasi Baru Tidak Otomatis Membatalkan Perjanjian Lama
Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah waktu penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian pengelolaan Pasar Pagar Dewa.
Perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penilaian terhadap keabsahan tindakan pada saat itu harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku ketika perbuatan hukum tersebut dilakukan.
Prinsip asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang jelas. Sementara itu, prinsip non-retroaktif pada dasarnya melarang pemberlakuan ketentuan hukum secara surut dalam konteks yang memang dilindungi oleh prinsip tersebut.
Dengan demikian, lahirnya regulasi baru tidak serta-merta membatalkan perjanjian yang sebelumnya dibuat secara sah berdasarkan ketentuan hukum pada masanya.
Meski demikian, keberlakuan perjanjian dalam jangka panjang tetap harus memperhatikan ketentuan peralihan, peraturan yang berlaku, serta kewajiban para pihak selama masa pelaksanaan kerja sama.
# Jangan Mencampuradukkan Tanggung Jawab Institusi dan Pribadi
Bayu Putra menilai, persoalan pengelolaan Pasar Pagar Dewa seharusnya tidak dilihat hanya dari siapa pejabat yang menandatangani dokumen kerja sama. Lebih jauh, perlu dilakukan penelusuran terhadap dasar kewenangan, proses pembentukan perjanjian, substansi kesepakatan, hingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, prinsip kepastian hukum harus menjadi pijakan agar tidak terjadi pencampuradukan antara tanggung jawab pemerintah daerah sebagai institusi dengan pertanggungjawaban pribadi pejabat yang pernah menjalankan tugas pemerintahan.
Apabila tindakan penandatanganan MoU dilakukan secara sah dalam kapasitas jabatan, maka hubungan hukum yang lahir merupakan hubungan antara Pemerintah Kota Bengkulu dan Koperasi Bangun Wijaya.
Konsekuensi hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut pada prinsipnya melekat kepada masing-masing pihak yang terikat dalam kesepakatan, bukan otomatis menjadi beban pribadi pejabat yang menandatanganinya.