Pada akhirnya, putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati sebagai bagian dari kepastian hukum. Sementara itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban Caretaker Wali Kota Bengkulu harus didasarkan pada kewenangan, kapasitas jabatan, waktu tindakan, serta ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan.
Dengan demikian, tidak tepat menarik kesimpulan mengenai kesalahan pribadi seorang pejabat hanya karena namanya tercantum dalam dokumen kerja sama yang telah menjadi objek pemeriksaan dan putusan pengadilan.
Prinsip dasarnya, pejabat yang bertindak atas nama jabatan tidak otomatis memikul tanggung jawab pribadi atas seluruh akibat hukum tindakan institusi. Namun, perlindungan terhadap pejabat juga tetap harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum.