Masalah Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Harus Dibantu APBD

Minimnya alkes di sejumlah faskes, lanjutnya, berdampak langsung pada kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien, terutama kasus-kasus yang memerlukan penanganan medis serius.

 

Dalam diskusi dengan Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, aspirasi mengenai kebutuhan anggaran yang lebih besar telah disampaikan ke DPRD. Sri Astuti menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

 

"Masalah ini adalah pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan. Pemerintah harus serius dalam mengalokasikan anggaran kesehatan melalui APBD agar kebutuhan alkes dan fasilitas lainnya dapat terpenuhi," tegasnya.

 

Sri juga menyampaikan komitmen DPRD untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi sektor kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

 

"Kami di DPRD akan memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan maupun faskes akan ditindaklanjuti. Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak, sehingga perlu langkah konkret dari semua pihak," tambahnya.

 

Sri Astuti berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu. Dengan intervensi anggaran yang tepat, ia optimistis faskes milik pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

 

"Intervensi APBD sangat diperlukan untuk mendukung pengadaan alkes dan pemenuhan fasilitas lainnya. Dengan begitu, rumah sakit milik pemerintah bisa menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan," katanya.

 

Sri juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi persoalan kesehatan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan anggaran melalui program-program nasional.

Sumber: