Pertamina Harus Bertanggung Jawab atas Krisis BBM di Bengkulu

RADAR BENGKULU – Aroma solar yang menyengat di sepanjang antrean kendaraan roda dua dan empat di sejumlah SPBU Kota Bengkulu pada Senin (10/11/2025) menjadi gambaran nyata krisis energi yang belum juga usai. Di tengah panas terik dan klakson kendaraan yang bersahutan, masyarakat kembali harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemandangan yang sama berulang di berbagai titik. Dari SPBU Jalan Adam Malik hingga kawasan Anggut, antrean mengular hingga ratusan meter. Kondisi itu memantik reaksi keras Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Dengan nada tegas, Helmi menuding Pertamina sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan distribusi BBM di daerahnya.

BACA JUGA:Polda Bengkulu Telusuri Aliran Dana Rp 2 Miliar Kasus Penerimaan PHL Tirta Hidayah

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Turun Tangan: Rapat Darurat Digelar, Pertamina Janji Krisis BBM Segera Berakhir

“Tadi pagi sudah ada kapal tangki yang merapat, tiga lagi katanya akan datang. Tapi kita amati sama-sama, siapa tahu yang datang itu bukan minyak,” ujarnya dengan nada sarkastik, menyindir janji Pertamina yang tak kunjung ditepati.

 

Gubernur Helmi Hasan mengaku kecewa berat. Menurutnya, Pertamina dan Kementerian ESDM harus transparan dan bertanggung jawab atas kelangkaan BBM yang kembali terjadi, padahal perusahaan pelat merah itu sudah berulang kali berjanji akan menormalkan pasokan.

 

“Pertamina berkomitmen menyelesaikan persoalan ini dalam satu hingga dua hari. Tapi itu komitmen mereka, bukan pemerintah,” tegas Helmi, menandaskan bahwa pemerintah provinsi bersama TNI-Polri hanya berperan mengawasi distribusi dan menjaga situasi agar tetap kondusif di lapangan.

 

Pihaknya, kata Helmi, terus menurunkan tim untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi. Namun, tanggung jawab utama tetap berada di pundak Pertamina sebagai pengelola utama energi nasional.

 

Dalam nada penuh sindiran, Helmi mengkritik keras lemahnya sistem komunikasi Pertamina kepada publik. Ia menilai, perusahaan tersebut gagal memberi peringatan dini atau informasi terbuka kepada masyarakat ketika terjadi gangguan pasokan.

 

Sumber: