Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Memanas dan Diwarnai Walk Out

 Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Memanas dan Diwarnai Walk Out

Gubernur Absen Rapat Paripurna, Anggota Dewan Walk Out-Ist-

RADAR BENGKULU – Rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu mendadak memanas. Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi memilih walk out dari ruang sidang karena Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tidak hadir dalam agenda penting penyampaian nota penjelasan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Yang hadir justru Wakil Gubernur Mian, Selasa (27/5).

 

Sidang yang seyogianya menjadi forum akuntabilitas publik itu justru berubah menjadi arena protes. Tak lama setelah rapat dimulai, interupsi silih berganti dilayangkan anggota dewan. Ketidakhadiran Gubernur Helmi dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kita ingin mendengar langsung dari Gubernur, bukan diwakilkan. Ini bukan agenda sembarangan. Ini soal pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat!” tegas Susman Hadi, anggota DPRD dari daerah pemilihan Bengkulu Selatan yang langsung meninggalkan ruang sidang.

BACA JUGA: Pertamina Janji Krisis BBM di Bengkulu Segera Berakhir

Menurut Susman, kekecewaan tidak hanya soal absennya gubernur. Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi anggaran infrastruktur. Ia mengungkapkan, dari total Rp 700 miliar dana hasil efisiensi daerah yang dialokasikan untuk infrastruktur, Kabupaten Bengkulu Selatan hanya menerima Rp 2,2 miliar.

 

“Itu sangat miris. Bayangkan, dari Rp 620 miliar lebih untuk infrastruktur, daerah kami hanya dapat secuil. Padahal, kami punya jalan provinsi sepanjang 137 kilometer. Tapi 36 kilometer diantaranya belum tersentuh pembangunan,” keluhnya.

Susman menyebut, lima dari enam ruas jalan Provinsi di Bengkulu Selatan dalam kondisi rusak parah. Ia mempertanyakan dasar pertimbangan alokasi yang dinilai tidak adil.

 

“Apakah ini berdasar perasaan semata? Mana keadilan anggaran?” sindirnya.

 

Ia juga mengkritik proses perencanaan anggaran yang dianggap tidak melibatkan DPRD secara maksimal. Padahal, menurutnya, DPRD adalah representasi rakyat yang memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: