Peserta Lelang Jabatan di Kepahiang Berpotensi TMS

RBO  >>>  KEPAHIANG  >>>   Lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang berpotensi banyak peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebab, peserta dalam lelang jabatan ini khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kepahiang dan tidak dibuka untuk peserta dari daerah lain atau untuk umum.

Menurut Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU, sejauh ini pengumuman pendaftaran lelang jabatan ini sudah diumumkan. Nanti semua berkas administrasi peserta diseleksi sekretariat. Setelah itu diserahkan ke Panitia Seleksi (Pansel). Kemudian disampaikan ke Bupati. “Kemudian saya akan menyampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika dinilai layak dan tidak ada pelanggaran apa-apa, barulah saya akan menetapkan SK. Kalau KASN belum setuju berarti ada yang janggal dan harus diperbaiki lagi,”jelasnya.

Diakuinya, Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Kepahiang ini memang terbatas. Namun kebijakan dalam lelang jabatan ini tetap tidak dibuka untuk umum, dan lelang jabatan ini khusus untuk ASN lingkup Pemkab Kepahiang. “Kasian kawan-kawan kita ASN di Kepahiang kalau kita buka untuk umum. Kalau dari luarkan banyak yang sudah golongan IV C dan sudah Pimpinan (PIM) tingkat II. Kita mencari yang sudah PIM III saja susah. Memang ada yang sudah memenui syarat, tetapi ada juga satu dua yang belum berarti TMS untuk mengikuti lelang jabatan ini,”bebernya.

Ditambahkan, dalam proses lelang jabatan ini pihaknya akan memanfaatkan SDM yang ada semaksimal mungkin. Tetapi dalam lelang jabatan ini pihaknya tetap berusaha mencari yang sesuai dengan pendidikanya, dan lengkap persyaratannya. “Walaupun kurang-kurang dikit ya, keberpihakan kita kepada orang Kabupaten Kepahiang. Kalau dibuka untuk orang luar, nanti dikatakan bupati tidak berpihak kepada orang Kepahiang,”demikian.

Untuk diketahui, lelang jabatan ini dilakukan untuk mengisi beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemkab Kepahiang yang masih mengalami kekosongan atau masih dijabat Plt. Yaitu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan, BAPPEDA, BKDPSDM, Dinas PUPR, Dinas P2KBP3A, Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Disparpora, Dinas Kominfo Persandian dan Statistik, dan Sekretaris Dewan.(ide)

Sumber: