Mantan Ketua DPRD: Kebobrokan Pemerintahan, Jangan Salahkan Pemerintahan Terdahulu

RBO, SELUMA - Mantan Ketua DPRD Seluma Periode 2005 - 2009 Hj. Rosnaini Abidin S.Sos mengaku kecewa sikap pemerintah Kabupaten Seluma saat ini yang menyalahkan pemerintah terdahulu terhadap kebobrokan pemerintahan saat ini. Salah satunya, persoalan aset yang mengganjal predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). "Pemerintah jangan menyalahkan pemimpin atau pemerintahan terdahulu atas kebobrokan salah satunya masalah WTP," kata Rosnaini Abidin yang kerap dipanggil Upik Bidin, Rabu (10/7) saat kumpul bareng sejumlah kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati Seluma, dikediamannya di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma.

Menurut Rosnaini, Pihaknya kecewa seolah-olah pemerintah saat ini lepas tangan dan hanya menyalahkan pemimpin terdahulu. "Soal aset, mengapa pemerintah tak mengejarnya. Setidaknya berkoordinasi dengan mantan pemimpin terdahulu," kata dia.

Ditambahkan Rosnaini, tidak mampunya pemerintah memperoleh predikat WTP, lantaran pemerintah dinilai tidak tegas. "Persoalan sebenarnya, pemda tak punya arsip. Saya saja yang mantan ketua DPRD 5 tahun periode 2005-2009 masih punya arsip aset. Dan terus terang saja, jika pak Bundra menyatakan selama 15 tahun itu tak dapat WTP tidaklah betul. Sebab, selama pemerintahan mantan bupati Seluma H.Murman Efendi itu selama 5 tahun berturut-turut mendapatkan WTP," kata Upik Bidin.

Kekecewaan serupa juga diungkapkan mantan wakil ketua I DPRD Seluma periode 2009- 2014 Jonaidi Syahri S.Sos. Ia merasa keberatan atas penyampaian pandangan dan laporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD 2018 saat rapat Paripurna Istimewa pada tanggal 17 Juni lalu yang disampaikan Wabup Drs. Suparto M.Si atas nama pemerintah daerah. " Persoalan yang ada, saya merasa keberatan dengan sikap pemerintah saat ini yang menjelek-jelekkan pemerintahan masa lalu, dari audit BPK tidak pernah WTP. Harusnya kalau memang menyadari jangan menyalahkan pemerintah masa lalu. Tapi introspeksi. Mengapa seolah-olah melemparkan masalah pada pemerintahan masa lalu," ujar Jonaidi Syahri.(0ne)

Sumber: