Tidak Ada Keluarga Sangat Miskin di Mukomuko

RBO, MUKOMUKO - Pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko mengklaim, masyarakat daerah ini tidak ada yang masuk golongan keluarga sangat miskin. Pasalnya, dari keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Pemerintah Pusat untuk masyarakat ekonomi rendah yang dikucurkan untuk Mukomuko, diterima bukan kalangan keluarga sangat miskin.

"Kalau masyarakat sangat miskin di daerah kita gak ada kayaknya. Walaupun kita cari ke pedesaan sangat susah dicari, makanya gak ada kayaknya," sebagaimana disampaikan Kadinsos Mukomuko, Saroni, SH. Sabtu (17/8).

Ada beberapa ciri atau kereteria keluarga miskin. Diantaranya, tidak punya rumah sendiri (numpang atau sewa). Rumah yang ditempati berlantai tanah, dinding bambu atau kayu kualitas rendah dan 60 persen rusak. Belum punya listrik, masak masih pakai kayu bakar dan banyak lagi yang lain. ‘’Susah mencari warga kita yang seperti ini," sambung Saroni.

Katanya, dapat dikatakan, dari 9.000 lebih penerima bantuan dari Pemerintah Pusat, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan Beras Sejahtera (Rastra) masuk dalam katagori Miskin dan Rawan Miskin.

"Ada tiga tingkatan kriteria keluarga yang menerima bantuan pemerintah ini. Pertama, sangat miskin, miskin dan rawan miskin. Masyarakat kita paling ada masuk katagori miskin, tapi mayoritas rawan miskin," ujarnya.

Bahkan dari ribuan keluarga di Kabupaten Mukomuko yang masih menerima bantuan pemerintah ini, diprediksi ada yang sudah tergolong keluarga mampu.

"Kita memprediksi, ada penerima bantuan ini keluarga yang sudah mampu. Kalau sudah punya mobil, itukan mampu. Sayangnya kita (Dinsos) tidak bisa langsung mencoret yang bersangkutan, karena perhitungan penerima bantuan pemerintah ada banyak sekali indikator," bebernya.

Ia berharap, kepada masyarakat penerima bantuan Pemerintah baik itu PKH maupun Rastra atau bantuan lain yang sasarannya sebenarnya untuk masyarakat kurang mampu, agar dapat mengundurkan diri dengan sukarela.

"Mungkin saja waktu dulu, saat pendataan yang bersangkutan ini memang tergolong keluaraga ekonomi rendah. Seiiring berjalannya waktu ekonominya terus membaik, dan sekarang sudah mampu. Alangkah eloknya kalau mundur dari daftar penerima bantuan, bisa dialihkan ke yang lain. Bantuan pemerintah ini ada kuota untuk setiap daerah. Kita minta peran aktif juga dari masyarakat supaya program ini tepat sasaran," demikian Saroni. (sam)

Sumber: