Jonaidi SP, MM: Gubernur Harus Koordinasi dengan KPK

Soal Satu Pulau Dikuasai Oknum

RBO, BENGKULU – Menurut anggota Fraksi Gerindra Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP, MM terkait adanya dugaan yang disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ada salah satu pulau di Bengkulu yang dikuasai oleh oknum, maka secara umum Provinsi Bengkulu sudah ada yang namanya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang mengatur pemanfaatan serta pengelolaan kawasan tersebut.

“Untuk kewenangan daerah terhadap pulau-pulau itu, kita kan sudah ada Perda RZWP3K itu yang kita susun kemarin. Sudah ada ketentuan dalam Perda itu, peruntukan pulau untuk apa? Boleh digunakan untuk apa? Aktivitas apa saja yang baik yang punya pesisir pantai ataupun yang punya pulau-pulau kecil. Sudah jelas itu sudah ada Perdanya. Jadi, tidak boleh ada satu oknum yang menguasai secara pribadi sebuah pulau. Karena tidak ada ketentuan yang memperbolehkan hal tersebut,” ungkap Jonaidi, kemarin (12/9).

Kemudian jika sebuah pulau itu ingin dimanfaatkan untuk transshipment, hal itu juga ada ketentuannya. “Kita punya Perda Minerba. Kita punya Perda RZWP3K yang mengatur tentang kepulauan tersebut. Mulai dari perairannya, wilayah teritorial, transshipment boleh digunakan dalam hal apa? Ada semua aturannya itu. Dan untuk semua pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil harus ada perizinannya,” terang Jonaidi.

Dan untuk Provinsi Bengkulu, ada Pulau Mega, Pulau Enggano, termasuk Pulau Tikus itu sudah masuk dalam aset nasional oleh pemerintah pusat. Sebab Pulau Mega dan Enggano merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan perairan laut terluar dan masuk dalam Program Strategis Nasional. “Saya rasa terkait pernyataan Pak Saut Situmorang, Pak Gubernur dapat kiranya melakukan konfirmasi langsung serta klarifikasi terkait pernyataan Wakil Ketua KPK tersebut. Jangan sampai daerah kita, pulau-pulau dalam wilayah teritorial kita dikuasai oleh oknum yang tidak jelas. Dan kalau memang itu ada terjadi, artinya pemerintah harus bertanggungjawab,” pungkas Jonaidi. (idn)

Sumber: