Harus Dikaji Betul, Utang ke Bank Jabar Banten Bukan Solusi Pembangunan

RBO  >>> BENGKULU  >>>  Lantaran batal melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Pemerintah Kota Bengkulu dikabarkan akan melakukan upaya peminjaman ke Bank Jabar Banten (BJB). Informasinya nilai pinjaman cukup fantastis. Yakni, sebesar Rp 300 miliar. Menurut Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon M.Pd karena upaya pinjaman ke PT SMI tak juga cair-cair, maka alternatif ini dilakukan. Diapun menjelaskan rencana pinjam dana ke BJB itu sudah dikaji dan dibahas langsung ke pihak Bank.

"Sudah banyak kabupaten kota yang pinjam ke bank itu. Karena memang bank itu punya kemampuan untuk melakukan pinjaman ke daerah- daerah. Nominalnya ya sekira tiga ratusan miliar. Namun angka itu belum pasti. Karena belum ada persetujuan bersama. Kita lihat nanti berapa disetujui, ya dana untuk percepatan pembangunan di Kota Bengkulu," ujar Marjon.

      Menyikapi hal itu, Waka 1 DPRD Kota Bengkulu, Alamsyah membenarkan ada  ada usulan dari Pemda tentang hal ini. Dijelaskan, saat ini pihak dewan sedang mempelajari dan mendalaminya.

      "Masih dikaji. Bagaimana berkenaan proses peminjaman, skema pengembalian, program pembangunan yang dimaksud dan mengukur kemampuan daerah dalam proses pengembalian. Kalau dimungkinkan tidak meminjam mengapa harus pinjam. Semuanya masih tahap usulan," sampai Dia.

      Terpisah, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pudi Hartono mengatakan, rencana pemkot tersebut nanti akan timbulkan pro kontra. Apalagi rencana peminjaman hanya untuk cepat- cepat melakukan pembangunan. Untuk itu, dirinya berharap sebelum disetujui rencana itu, dewan mesti melakukan pembahasan lebih detil.

      "Kalau menurut saya rencana Pemkot untuk meminjam ke Bank Jawa Barat Banten itu akan ciptakan pro dan kontra karena yang menjadi pertimbangan utama, kita harus menganalisa  kemampuan daerah apakah mampu APBD kita untuk membayar utang.  Bahkan timbul kesan rencana ini dipaksakan. Sebab saya lihat tujuan peminjaman itu tidak begitu mendesak. Tidak ada hal yang mendesak," sampainya.

      Dia mengatakan, berutang untuk melakukan pembangunan bukan solusi terbaik. Sebab dengan adanya pinjaman ini berarti otomatis beban APBD akan bertambah.

      "Makanya kita di dewan itu belum mendengar penjelasan langsung dari tim pengkajian APBD. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemkot. Sebenarnya ada solusi kalau memang Pemkot mau serius menggarap infrastruktur. Misalnya dengan program multi years," sampai Dia.

      Lebih jauh dikatakan, dewan tidak akan tinggal diam dan hanya menunggu penjelasan dari Pemkot saja. "Makanya nanti akan dikomunikasikan lagi dan anggota dewan akan berangkat ke Bandung untuk mendengar pemaparan langsung dari pihak Bank BJB. Tapi intinya menurut saya berutang bukan solusi terbaik. Masih ada solusi pembangunan yang lebih baik," tutupnya. (lay).

Sumber: