Dewan Minta PAD Kendaraan Bermotor Diawasi Lebih Ketat

RBO >>>  BENGKULU >>>  DPRD Provinsi Bengkulu meminta agar Pemda Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan Pendapatan atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal ini mengingat naiknya PBBKB yang sudah diberlakukan sejak awal tahun ini. Sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini juga mengalami kenaikan. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, H. Herizal Apriansyah, S.Sos. meminta agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu dapat mengawasi secara ketat PBBKB itu.

"Kita pun bakal turut serta dalam pengawasan, terutama pada perusahaan yang wajib menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subdisi," kata Herizal kepada radarbengkuluonline.com Minggu (14/2).

Dijelaskannya, pengawasan secara maksimal harus dilakukan usai resmi diberlakukannya kenaikan PBBKB dari 5 persen menjadi 10 persen. Pasalnya, dengan kenaikan itu, maka secara otomatis target PAD bersumber dari PBBKB juga naik. Bahkan kenaikan target PAD juga 100 persen, yang mana jika dinominalkan pada tahun ini sekitar Rp 210 miliar.

"Jangan sampai nanti, banyak pihak yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi, malah beralih ke BBM subsidi. Kemudian membeli BBM malah dari luar daerah ataupun tidak melalui Wajib Pungut yang ada di dalam provinsi ini. Kalau ada yang beli BBM dari wajib pungut luar daerah, maka PADnya dikawatirkan tidak masuk ke daerah kita," sampainya.

Ia pun berharap agar tujuan dari kenaikan pajak itu dapat tercapai. Yakni untuk memberikan dampak positif bagi daerah. Terutama dari sisi peningkatkan PAD.

"Ketika diberlakukan naik namun kenaikan itu sama sekali tidak berdampak baik pada daerah, itu percuma. Makanya sejak awal kita ingatkan terkait masalah ini. Wajib diawasi ya," tutupnya. (Bro)

Sumber: