Melalui TPAKD, OJK dan Pemerintah Ingin Masyarakat Melek Akses Keuangan

RBO >>> BENGKULU >>> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat dengan meningkatkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Bertempat di aula Kantor OJK Bengkulu, tadi pagi dilaksanakan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Bengkulu Semester I Tahun 2021 . Acara ini dihadiri langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah , Kepala OJK Bengkulu, Tito Adji , Kepala BI Bengkulu dan tamu undangan lainya yang terkait untuk percepatan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Terkhususnya masalah jasa keuangan. Dalam pleno ini diambil tema "meningkatkan akses keuangan melalui penguatan peran sektor jasa keuangan."

Kepala OJK Bengkulu , Tito Adji mengatakan, OJK Provinsi Bengkulu memberikan efek yang sangat besar. Dimana salah satunya dengan membentuk Tim TPKAD yang terdiri dari berbagai pihak untuk memajukan Bengkulu melalui sektor jasa keuangan."Indeks inklusi nasional Bengkulu lebih tinggi dari nasional. Rumusan program kerja 2021 beban kerja sebagai berikut. Program kerja kredit melawan rentenir, program kerja untuk pengurus masjid, program kerja asuransi menengah ke bawah. Seperti nelayan dan petani," jelas Tito saat memberi sambutan.

Tito mengatakan, hal tersebut sebagai upaya perluasan akses keuangan masyarakat terus menjadi prioritas OJK bersama Pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Karena akses keuangan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi daerah di sektor jasa keungan .

" Ini merupakan bentuk sinergi OJK dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam bentuk luas di jasa keuangan dengan akses luas literasi di Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan komitmen akses keuangan yang baik supaya semua masyarakat bisa mendapatkan layanan jasa keuangan yang semestinya,''bebernya.

Untuk diketahui saja, indeks inklusi keuangan Bengkulu telah mencapai 85 %. Ini berarti sudah di atas indeks inklusi nasional sebesar 76,1%.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menjelaskan, pleno ini merupakan rapat mempersatukan tujuan yang sama serta pemetaan percepatan akses perkembangan daerah melalui sektor jasa keuangan. Terkhususnya terkait program kerja yang dibahas dan disepakati , dimana harus sesuai dengan POKJ nya.

''Hasil pleno ini akan menjadi rumusan dengan tujuan bersama. Yaitu, untuk meningkatkan akses keuangan melalui penguatan peran di sektor keungan,'' papar Rohidin.

Namun semuanya itu, lanjutnya, kita usahakan untuk usaha nelayan dan petani agar bisa memudahkan mereka menjangkau akses keuangan tanpa ribet. Maka dengan demikian, disinilah fungsi TPADK yang sesungguhnya harus bisa menjangkau keseluruhan, terutama dikalangan menengah ke bawah,''tutur Rohidin. (ae3/Prw)

Sumber: