Kata Banggar, Masukkan Saja Usulan RTRW di APBD-P Kota Bengkulu

RBO >>>  BENGKULU >>>  Tidak dianggarkannya dana operasional bagi ribuan ketua RTRW di Kota Bengkulu yang ikut mendistribusikan SPPT PBB masyarakat jadi perhatian DPRD Kota. Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, Jaya Marta, S.Sos, MM, sebaiknya pada saat pembahasan APBD-Perubahan tahun ini masukkan saja usulan kebutuhan anggaran tersebut.

“Pada prinsipnya kita di Banggar tidak tahu secara teknis dana anggaran untuk operasional pendistribusian SPPT PBB yang melibatkan tenaga Ketua RT dan RW di Kota Bengkulu. Akan tetapi dalam hal ini, sebaiknya dinas teknis OPD terkait yang berkewajiban untuk mengusulkan anggarannya,” ungkap Jaya Marta pada radarbengkuluonline.com, Jumat (7/5).

Diakui oleh Jaya Marta, dalam dua tahun terakhir, sejak 2020 untuk anggaran pemerintah Kota Bengkulu, sejak pandemic Covid-19, sesuai instruksi dari pemerintah pusat dilakukan realokasi atau refocusing anggaran guna percepatan penanganan Covid-19 di daerah. Akan tetapi jika memang anggaran tersebut dinilai penting, maka menurut politisi PKB ini wajib untuk dianggarkan.

“Menurut saya untuk biaya operasional penyaluran SPPT PBB bagi ketua RT dan RW ini cukup penting. Sebab terbukti dengan keterlibatan peran aktif Ketua RTRW sebagai penyambung lidah pemerintah, maka target PAD dari sektor pajak dan retribusi tanah serta bangunan bisa terdongkrak. Jangan sampai akibat tidak dianggarkannya operasional untuk honor ketua RTRW mendistribusikan SPPT PBB ini nanti malah berdampak terhadap PAD kita. Sementara untuk Kota Bengkulu sumber PAD yang cukup besar ini disumbangkan dari sektor pajak,” pungkas Jaya Marta.

Sebelumnya dari Sekretaris FK RTRW Kota Bengkulu, Zulfikar Satar S.Pt mengatakan, sesuai yang disampaikan oleh Ketua FK RTRW Kota Bengkulu, pihaknya berharap anggaran pendistribusian SPPT PBB ini bisa kembali dianggarkan.

“Semestinya agar menggenjot semangat kawan-kawan RT biaya operasional tersebut kalau memang sukses menghasilkan PAD bisa ditambah. Bukan malah dihilangkan. Sebab, selain BOP resmi, biaya operasional SPPT PBB ini ternyata bagi sebagian Ketua RT cukup dirasa menjadi motivasi untuk mengantarkan tagihan SPPT PBB ke rumah-rumah warga,” pungkas Zulfikar. (idn)

Sumber: