11.014 ASN Pemprov Bengkulu Merupakan Muzaki

RBO >>> BENGKULU >>>  Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu mengadakan sosialisasi Organisasi Pemungut Zakat (OPZ) di tiap- tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu di Kantor Baznas Provinsi  hari ini hingga besok ( 25-26 Mei 2021). Hadir dalam acara tersebut Kabiro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu yang diwakili, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Hj. Oslita, SH.,MH, jajaran Baznas Provinsi serta pserta sosialiasi yang merupakan bagian OPZ di tiap dinas dan instansi Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Ketua Baznas Provinsi Bengkulu, Dr. Fajrul Hamidi, SH.,MH menyampaikan bahwa sosialiasi ini merupakan agenda lanjutan setelah penyerahan bantuan di beberapa tempat. Acara tersebut merupakan bagian penguatan program Baznas Bengkulu sebagai wadah dalam menyalurkan zakat dari dermawan kepada orang yang membutuhkan.

"Sosialisasi ini bagian penguatan program Baznas Provinsi guna mengumpulkan zakat. Zakat merupakan perintah agama, sehingga dengan 11.000an ASN jika berkomitmen mengeluarkan zakat Rp 100.000 tiap bulan dari penghasilanya, maka  Rp 1.1 miliar dapat disalurkan kepada para mustahiq. Itu belum dari pengusaha dan BUMN. Bisa lebih dari iru jika berkomitmen dalam mengeluarkan zakat yang merupakan pajak agama sebagaimana yang wajibkan dalam Alquran, "ujar Fajrul.

Senada disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Hj. Oslita, SH.,MH bahwa nantinya para OPZ merupakan ujung tombak dalam mengumpulkan zakat. Namun hal ini harus seiring dengan peraturan yang ada dan hal ini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi, sehingga tidak menjadi bumerang dikemudian harinya karena menyangkut dengan uang.

"OPZ merupakan ujung tombak dalam pengumpulan zakat. Hal ini harus ada regulasinya. Karena, menyangkut uang orang banyak, sehingga tidak menjadi bumerang nantinya, "terang Oslita.

Direncanakan penerimaan zakat untuk tahun 2021 akan lebih dari tahun sebelumnya diangka Rp 4,2 miliar, sedangkan dari sektor ASN Pemerintahan Provinsi dirasa belum maksimal. Dimana baru terkumpul sebanyak Rp 1 miliar lebih. (Ae-4)

Sumber: