Pemprov Optimis Capai Investasi Sesuai Target

Wagub Tegaskan Tidak Ada Calo Perizinan Usaha

RBO >>>  BENGKULU >>>  Wakil Gubernur Bengkulu,  Dr H Rosjansyah Jumat (28/5) siang mengikuti Rakor Tindak Lanjut PP Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Terkait Kesiapan Oline Single Submission (OSS) Bersama Menko Perekonomian, Mendagri, Ka.BKPM dengan Gubernur Serta Bupati/Walikota Se-Indonesia (Zoom Meeting) di Ruang Pola Kantor Gubernur Bengkulu. Menurut Wagub, dalam aturan tersebut Pemda Provinsi Bengkulu diminta untuk membentuk tim menelusuri regulasi agar tidak ada yang menyimpang.

"Itu membahas terkait UU Cipta Kerja. Jadi, dalam turunan PP Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Berusaha berbasis risiko. Kemudian PP Nomor 6 Penyelenggaraan Perizinan Daerah ini kita diminta untuk membuat tim dalam regulasi agar tidak menyimpang," ujarnya kepada radarbengkuluonline.com tadi siang.

Wagub juga menegaskan, tidak ada calo untuk membuka perizinan usaha di Bengkulu. Dikarenakan, saat ini semua memakai aplikasi online. Bahkan saat ini sudah sangat dipermudah. Selain itu, ditengah pandemi ini tidak ada dampak terhadap perizinan usaha.

"Semua sekarang dipermudah. Karena,  sistem (Online Singel Submisson) OSS memakai aplikasi online, bagaimana ada calo. Sekarang juga ditengah pandemi tidak ada terdampak atas perizinan usaha yang ada. Namun tentunya harus terus berbenah regulasi yang ada," pungkasnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu, Karmawanto, M.Pd,  pembahasan tersebut terkait aplikasi perizinan yang langsung tersambung dengan pemerintah pusat.

"Jadi, kita diminta memakai aplikasi online yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Terkait risiko itu, misalnya ada perizinan tentang kehutanan, maka bagaimana dengan amdalnya. Termasuk juga tambang, bagaimana dengan limbahnya, itu yang nanti dilaporkan melalui aplikasi tersebut," katanya.

Untuk saat ini, capaian investasi sudah sebesar Rp 1,56 triliun, sudah hampir 30 persen dalam triwulan pertama ini. Nanti pihaknya akan memanggil Kepala OPD teknis dan pelaku usaha dalam triwulan kedua bulan Juni mendatang. Oleh karena itu Pemprov optimis capaian investasi ini sesuai dengan target yang ada.

"Kita berharap capaian target dari BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) sebesar Rp 7,4 triliun itu dapat tercapai sesuai dengan PP Nomor 6 tadi. Dimana seluruh Kabupaten dan Kota harus melaporkan ke Gubernur terkait berapa banyak izin yang dikeluarkan, berapa banyak jumlah realisasi investasi. Kemudian apa saja kendalanya," sampainya. (Bro)

Sumber: