Pagar BORR Jembatan Air Sebakul Diprotes Warga, Poktan Tunas Muda “Ngadu” ke DPRD

radarbengkuluonline.com,- BENGKULU - Pembangunan pagar di pinggir ruas Bengkulu Outer Ring Road (BORR) menuai protes. Sejumlah warga Kota Bengkulu yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Tunas Muda ngadu ke DPRD Provinsi. Pasalnya keberadaan pagar tersebut menutup akses warga pergi ke areal perkebunannya.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani, SH, MH mengaku, sebagai bentuk protesnya, warga melayangkan pengaduan kepada pihaknya. Sejauh ini pengaduan itu sudah ditindaklanjuti, bahkan kemarin (Senin, red) pihaknya sudah menggelar hearing dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung dan juga perwakilan warga. Baca Juga: Gubernur Rohidin: Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Harus Memberi Warna

"Dalam hearing yang kita lakukan, kedua belah pihak baik itu BKSDA ataupun masyarakat sengaja belum kita pertemukan. Karena kita ingin menggali informasi sedetail mungkin hingga di pinggir ruas BORR yang menghubungkan Simpang Empat Nakau-Simpang Empat Air Sebakul dan terdapat jembatan elevated tersebut harus dilakukan pemagaran," ungkap Herwin, Selasa (18/1). Menurutnya, berdasarkan keterangan BKSDA, pemagaran dilakukan karena pada beberapa bagian ruas BORR merupakan kawasan CA DDTS, yang sebelumnya tidak luput dari aktifitas perambahan.

"Saat hearing itu juga terungkap, jika areal perkebunan warga masuk CA tersebut. Sehingga sebagai upaya penyelamatan, kawasan itu harus dipagar seiring dengan pembangunan ruas BORR," kata Herwin. Baca Juga: Dewan Kurang Sepakat Mess Pemda Provinsi Dihibahkan ke Kota

Makanya, lanjut Herwin, saat hearing pihaknya meminta bukti konkrit ataupun semacam dokumen yang bisa menjadi dasar bahwa kawasan itu merupakan CA. "Kepada warga pun kita juga meminta dokumen serupa yang menguatkan jika areal perkebunan milik warga. Permintaan kita ini hingga nantinya bisa jelas, benang merahnya dimana agar bisa dicarikan solusi terbaik," ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, kalau dari pengakuan warga, areal perkebunan mereka di sana mencapai ratusan hektar yang digarap sekitar 40 Kepala Keluarga (KK). Tapi saat ini pihaknya juga masih menunggu data konritnya dari warga. "Kitapun berharap terkait masalah ini nantinya ada solusi terbaik, karena bagaimanapun juga warga mengelola areal perkebunan itu telah mengeluarkan modal," tutup Herwin. (idn)

Sumber: