RKPD Kepahiang 2023 Telah Dirancang, Bappeda Ingatkan Pejabat Agar Konsisten

radarbengkuluonline.com, BENGKULU - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang. Ini dilakukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2023. Acara ini digelar bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Kepahiang, Kamis (03/01/2022). FKP Ranwal  RKPD Tahun 2023 ini dibuka secara  resmi oleh Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatulah Sjahid, MM. IPU, dihadiri Forkopimda Kabupaten Kepahiang, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang,  Dr. Hartono, M. Pd, dan seluruh Kepala Dinas instansi di Kepahiang.

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang,  Dr. Hartono, M. Pd saat diwawancarai di ruang kerjannya menyampaikan, kegiatan ini dilakukan mengikuti  Peraturan Kemendagri Nomor 86 tahun 2014, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini harus dilaksanakan. "Ya, dalam rapat tadi kita bersama OPD terkait sudah sepakat semua kegiatan prioritas bisa dilaksabakan ditahun 2023 nanti. Tadi kita sudah tentukan skala prioritas. Pertama dibidang insftruktur, ekonomi dan birokrasi bagi ASN di lingkungungan pemerintah Kabupaten Kepahiang," ujarnya.

Adapun manfaat dari Rancangan Awal RKPD tahun 2023, lanjutnya, dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 dan sebagai   Bahan masukan untuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2023. "Harapan kita ditahun 2023 tidak ada lagi wabah covid-19, sehingga nanti kita bisa leluasa mengerahkan  program-program yang selama ini sempat tertunda."

Berikut program prioritas daerah Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023. Optimalisasi pemulihan perekonomian, pemenuhan infrastruktur dasar dan pengembangan infastruktur strategis dengan memperhatikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekfetivitas dan efisiensi birokrasi tata kelola pemerintahan. Sasaran prioritas daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah, terlaksananya upaya pemenuhan infastruktur dasar dan infastruktur strategis meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan birokrasi tata kelola pemerintahan.(crv).

Sumber: