Rencana Pinjaman Daerah Kepahiang Dipastikan Batal

 

Sekda Hartono: Sejumlah Kegiatan Pembangunan Ikut Batal Dilanjutkan

KEPAHIANG, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Sebelumnya Pemkab Kepahiang telah merancang sejumlah kegiatan pembangunan tahun ini menggunakan pinjaman daerah salah satunya  menyelesaikan 3 paket link pekerjaan pembangunan jalan eks pinjaman PT SMI yang mangkarak yakni jalan pusat perkantoran - Barat Wetan, jalan Renah Kurung- Batu Bandung, dan jalan Desa Cinto Mandi-Langgar Jaya-Damar Kencana, penataan taman kota dan  pembangunan lainya.

BACA JUGA:Destinasi Wisata Bukit Kandis yang Menawan di Benteng

Upaya untuk melanjutkan pembangunan tersebut dipastikan batal. Karena Rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada PT. Bank Bengkulu sebesar Rp 75 miliar batal terlaksana pada tahun 2022 ini.

BACA JUGA:Ini Dia Data dan Fakta Unik Nama-Nama Kelurahan di Kota Bengkulu (36)

Sekretaris Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd. menyampaikan, kepastian batalnya pinjaman daerah ini berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin kemarin. "Ya, rencana kita pinjaman daerah dipastikan batal tahun 2022. Artinnya rencana kita untuk melanjutkan pembangunan 3 paket link pembangunan juga tidak bisa dilanjutkan akibat keterkendalaan anggaran," ujarnya.

BACA JUGA:Tanaman Ini Bisa Bikin Cepat Kaya, Bakal Ditanam di Mukomuko

Saat dikonfirmasi penyebab batalnya pinjaman daerah, karena pemerintah pusat akan merevisi PP Nomor 56/2018 tentang pinjaman daerah pasca diterbitkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Karena regulasi PP tersebut rencana pinjaman daerah dipastikan belum terlaksana pada tahun ini. "Jadi kita masih menunggu turunan dari regulasi tersebut," sampainya.

Pada prinsipnya pinjaman daerah adalah alternatif pembiayaan daerah, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur. Kalaupun tahun ini pinjaman daerah belum terlaksana, Pemkab Kepahiang akan berupaya melalui APBD untuk melaksanakan kegiatan itu. Namun hal ini perlu dibahas dengan mempertimbangan program, kegiatan dan anggaran yang lainnya.(crv).

 

Sumber: