Pemda Kepahiang Gelar Bimbingan Teknis Pendampingan

 

Bupati Hidayat: Kita Targetkan Layanan SAKIP di Kepahiang Naik Level B

KEPAHIANG, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Kepahiang bekerja sama denga Kementerian Pendayagunaa Aparatur Negara & RB,  menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Hal itu dilakukan sebagai langkah nyata dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam melakukan penyederhanaan program-program kerja. Sekaligus sebagai langkah untuk menyusun program kerja pembangunan dari dinas dan instansi terkait yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu pelaksanan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Kepahiang, Dr.Ir.H.Hidayatullah Sjahid, MM.IPU, di Hotel Sandhyka Kepahiang, Kamis (03/11/2022). Turut hadir dalam acara ini Asisten Deputi KemenPAN-RB, Akhmad Hasmy sebagai narasumber serta para Kepala Dinas lingkungan Pemda Kepahiang.

Bupati Kepahiang, Dr.Ir.H.Hidayatullah Sjahid, MM.IPU foto bersama di Hotel Sandhyka Kepahiang, Kamis-Ruvi-

Bupati Kepahiang, Dr.Ir.H.Hidaytullah Sjahid, MM.IPU saat diwawacarai awak media menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka peningkatan pemahaman tentang sistem SAKIP.  Oleh karena itu diharapkan peserta dapat memanfaatkan dan mengikuti dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan hasil evaluasi implementasi sistem SAKIP Kabupaten Kepahiang.

"Ya, Kabupaten Kepahiang saat ini sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP  masih dilevel C untuk menaikan ke level B. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta optimalkan kinerja dan pelayanan publik, sehingga lebih baik dari sebelumnya," ujarnya.

Lanjutnya, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP menjadi target pemerintah pusat dalam membangun dan memberikan layanan kepada seluruh masyarakat, merupakan integrasi dari sistem penganggaran sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang menjadi kewajiban bagi setiap daerah mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta menyesuaikannya dengan ketentuan yang berlaku.

"Seperti di Kepahiang saat ini masih berstatus atau baru berada dilevel C, jadi tahun ini kita targetkan naik ke level B. Seluruh OPD dimintak optimalkan kinerja dan 10 OPD yang sudah ditentukan akan menjadi sampel agar benar-benar memenuhi pesiapan penilaian," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi KemenPAN-RB, Akhmad Hasmy, menyampaikan, secara umum ingin menghasilkan birokrasi yang lebih baik bebas dari tindak pidana korupsi. Karena sumberdaya alam yang dimiliki setiap pemerintah itu seperti APBD, APBN itu adalah untuk kepentingan publik yang dibangun melalui SAKIP. Selanjutnya berkaitan dengan transformasi digital dan transformasi SDM.

"Kita harapkan kualitas sumber daya manusia lebih baik lagi dalam pelayanan publik. Pelayanan publik ini tidak bisa biasa-biasa saja. Harus prima. Jadi, masyarakat harus tahu ketersediaan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan nantinya masyarakat punya hak untuk memberikan pelayanan."

 

 

 

 

 

Sumber: