Beban APBD-P Banyak, Tenang, Mukomuko Bakal Dapat Tambahan Dana Miliaran Rupiah

Beban APBD-P Banyak, Tenang,  Mukomuko Bakal Dapat Tambahan Dana Miliaran Rupiah

Suasana halal bihalal Pemkab Mukomuko di Balai Daerah, Minggu (14/5).-Seno-

MUKOMUKO, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 memang banyak. Selain harus mengakomodir aspirasi masyarakat, menjalankan visi-misi Kepala Daerah, pada APBD-P Pemerintahan Kabupaten Mukomuko harus mengalokasikan dana Pilkada sebesar 40 persen dari total kebutuhan. 

BACA JUGA:200 Peserta Meriahkan Latihan Bersama Trail Adventure Polsek Giri Mulya

 

 

 

 

Tapi tenang, tenang. Ada kabar gembira disampaikan Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM pada saat acara Halal bi Halal yang digelar, Minggu (14/5) di Balai Daerah Mukomuko. 

Kata Bupati, Mukomuko sebagai daerah penghasil CPO terbesar sekaligus daerah dengan  lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Provinsi Bengkulu, Pemkab Mukomuko berpotensi mendapat tambahan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH) pendapatan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit. 

 

 

 

 

Bupati belum menyebutkan angka pasti DBH perkebunan kelapa sawit yang bakal didapat pada tahun 2023 ini. Namun yang jelas, katanya, di APBN 2023 telah tersedia dana sebesar Rp 2,4 triliun DBH perkebunan kelapa sawit yang akan dibagi pada 350 daerah penghasil sawit. 

"Berapa nominal pastinya untuk Mukomuko, nanti. Kami masih menunggu kepastian juga dari pemerintah pusat," kata Sapuan. 

 

 

 

 

Ia menambahkan, mengenai dana bagi hasil perkebunan sawit ini sudah diterbitkan aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dan mulai diberlakukan pada tahun 2023. 

Dalam peraturan tersebut dirumuskan, pembagian DBH perkebunan kelapa sawit, daerah kabupaten/kota penghasil sawit mendapat porsi 60 persen, 20 persen masuk ke provinsi, dan 20 persen masuk kabupaten perbatasan. 

 

 

 

 

"Kalau sudah ada kepastian nominal, kemudian dananya juga dipastikan akan ditransfer tahun ini. Tentu kita bisa menyusun pemanfaatan DBH itu. Tentu infrastruktur masih menjadi prioritas. Mudah-mudahan DBH perkebunan sawit yang kita perjuangkan secara bersama ini, bisa menambah kekuatan keuangan daerah untuk mempercepat pembangunan," demikian Sapuan. 

 

BACA JUGA:Suhu Panas, Dinkes Imbau Masyarakat Dalam Rumah Saja Dulu, Saat Ini Posisi Matahari Tegak Lurus

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: