Workshop Penyusunan Policy Brief Agar Merekomendasikan Kebijakan Penurunan Stunting

Disebutnya bahwa kajian, studi kasus dan inovasi telah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi dan organisasi profesi di Provinsi Bengkulu terkait percepatan penurunan stunting. Kegiatan pendampingan dan pelaksanaan kajian ini merupakan sebuah implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diharapkan dapat mendorong inovasi dan pembelajaran baik dalam upaya percepatan penurunan stunting di Bengkulu. 

 

Untuk melaksanakan tugas percepatan penurunan stunting ini maka kita butuh berbagai kajian dan penelitian yang dapat menjadi pegangan dalam melakukan intervensi. Oleh karena itu diharapkan melalui workshop tersebut dapat menjadi salah satu bahan bagi TPPS tingkat provinsi untuk menyusun strategi intervensi dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu perlu dilakukan workshop studi kasus dan pembelajaran baik percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu," kata Gubernur.

 

Sementara itu Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu saat menyampaikan laporannya menyebutkan, Workshop Studi kasus dan Pembelajaran Baik Stunting di Provinsi dilaksanakan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk penurunan stunting di Provinsi Bengkulu. Dengan tujuan agar tersusunnya policy brief bersama mitra perguruan tinggi dan merekomendasikan kebijakan untuk penurunan stunting di Provinsi Bengkulu.

 

Pembahasan policy brief pada workshop ini yaitu mengangkat "Coaching Kesehatan Reproduksi Sipenting dan Pemenuhan Gizi Remaja dengan Snack Sehat “SOABIF” (Sosis Analog, Biskuit Fishbean) dalam Upaya Pencegahan Stunting. Serta, kebijakan pemberian pangan lokal (Protein Hewan) sebagai Sumber Pangan Bergizi untuk Cegah dan Atasi Stunting di Wilayah Pesisir dan Pegunungan, harap Iqbal.

 

Disebut Iqbal, bahwa alasan utama pelaksanaan workshop tersebut mengingat stunting merupakan persoalan serius yang dapat menghambat lajunya pertumbuhan kualitas SDM. "World Health Organization (WHO) mendefinisikan stunting sebagai kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, penyakit infeksi yang berulang dan simulasi psikososial yang tidak kuat. Anak yang mengalami stunting yang pada usia dini kemungkinan juga mengalami hambatan pertumbuhan organ lainnya termasuk otak (Achadi, 2020)". 

 

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Indonesia menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, hingga pemerintahan desa dan pemangku kepentingan dalam bentuk percepatan penurunan stunting.

 

BKKBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia, Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu melaksanakan Studi kasus dan pembelajaran stunting di provinsi. Hasil studi kasus tersebut dituangkan melalui Penyusunan Policy Brief bersama Mitra Perguruan Tinggi serta dilanjutkan dengan Workshop Hasil Studi kasus dan pembelajaran baik Stunting yang tengah berlangsung di provinsi untuk menghasilkan dua rekomendasi kebijakan, demikian Iqbal. (RILIS/AE2)

Sumber: