Hadiri Rapat Paripurna, Bupati Kaur Sampaikan Jawaban Dua Raperda

RADARBENGKULU - Bupati Kaur H.Lismidianto, SH. MH  menyampaikan jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (Dua) Raperda Kabupaten Kaur Tahun 2023.

Yaitu, Tentang Pajak  dan Retribusi Daerah dan Tentang perubahan kedua Perda nomor 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (4/12) . 

BACA JUGA:Kabupaten Kaur Terima Penghargaan TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi Bengkulu

 

Bupati Kaur, H.Lismidianto mengatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah yang tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pungutan tersebut meliputi  pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan," ujar Bupati Lismidianto. 

BACA JUGA: Koramil Jajaran Kodim 0408 Bengkulu Selatan- Kaur Bersihkan Siring

 

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaur, Alpensyah didampingi Wakil Ketua I Juraidi, S.Sos terkait Raperda tentang perubahan kedua Perda nomor 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur. 

 Lismidianto  menuturkan, evaluasi kelembagaan telah dilakukan berdasarkan perhitungan skor variabel umum dan variabel teknis serta analisis produktivitas dan efisiensi. Setiap urusan, juga teramasuk analisis rasio belanja pegawai dan sudah melakukan perhitungan sesuai kebutuhan.

BACA JUGA:Kasihan, Truk Kelontongan yang Hantam Tebing Bayur Kaur Belum Dievakuasi, Masih Menunggu Bantuan

 

"Semua ini dilakukan evaluasinya dengan biro organisasi Provinsi Bengkulu langsung dengan organisasi perangkat daerah yang diusulkan penataan kelembagaan dilingkungan pemerintah daerah," kata Bupati Lismidianto. 

"Untuk perangkat daerah yang dalam usulan mengalami perubahan diantaranya pembentukan Badan Riset Daerah (BRIDA). Pembentukan tipe B tiga OPD. Yakni Bappeda dan Litbang, BKD-PSDM serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi tipe A, pembentukan Dinas Koperasi dan UKM tipe C dan pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B," Papar Bupati Lismidianto. (*)

Sumber: radarbengkulu