Dugaan Keterlibatan Mahasiswa Penerima KIP-K di Pilgub Bengkulu 2024

Karena itu, penyalahgunaan beasiswa ini untuk kepentingan politik praktis sangat tidak dibenarkan dan melanggar hukum. 

“Ini adalah anggaran negara. Jadi, harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Yakni, membantu pendidikan mahasiswa. Bukan untuk tujuan politik.”

Selain aspek hukum, Elfahmi juga menyoroti dampak negatif dari keterlibatan mahasiswa penerima KIP-K dalam kerja-kerja politik terhadap prestasi akademik mereka. 

Ia menegaskan bahwa keterlibatan dalam kegiatan politik dapat mengganggu fokus dan konsentrasi mahasiswa dalam menjalani proses belajar.

"Jelas itu mengganggu proses akademik yang sedang dijalani oleh mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Mereka seharusnya fokus untuk belajar dengan maksimal dan memanfaatkan beasiswa yang diberikan untuk meningkatkan prestasi akademik. Bukan terlibat dalam politik praktis." 

Menurutnya, mahasiswa penerima beasiswa KIP-K seharusnya merasa bertanggung jawab atas dana yang mereka terima.

Program ini dirancang untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan tanpa harus dibebani oleh biaya kuliah.

Sehingga, terlibat dalam politik praktis akan merugikan diri mereka sendiri.

Diakhir wawancara, Elfahmi Lubis mengajak semua pihak, terutama pihak kampus dan mahasiswa, untuk menjaga integritas pendidikan dan memastikan bahwa program KIP-K berjalan sesuai dengan tujuannya. 

Ia berharap agar lembaga pendidikan turut serta dalam mengawasi dan memastikan mahasiswa penerima beasiswa tidak dilibatkan dalam kegiatan politik praktis.

"Saya berharap pihak kampus juga ikut berperan aktif dalam mengawasi mahasiswa penerima KIP-K agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam politik. Ini adalah tanggung jawab bersama, untuk menjaga agar dunia pendidikan tetap bersih dari intervensi politik," tuturnya. 

Sumber: