Calon Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Pemotongan Dana KIP

 

 

"Dana KIP ini adalah hak rakyat miskin. Mereka sudah cukup terbebani dengan biaya pendidikan, jangan sampai hak mereka dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tutur Rohidin.

 

 

Tim Penasihat Hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Rohidin-Meriani, yang diwakili oleh Jecky Harianto, SH, mengatakan, dugaan politisasi dan pemotongan dana KIP ini menurutnya, berpotensi menjadi tindak pidana korupsi yang serius.

 

 

Jecky menjelaskan bahwa dugaan pemotongan dana KIP ini tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan diindikasikan tersebar secara masif di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. 

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah di Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana dilaporkan adanya persyaratan non-formal bagi penerima PIP yang mengarah pada dugaan korupsi.

 

 

“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan untuk mengusut tuntas dugaan pemotongan dana PIP yang telah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat,” ujar Jecky.

 

 

Sumber: