Pemprov Bengkulu Belum Serahkan DBH untuk Kota dan Kabupaten? Ini Respon Banggar

"Jangan sampai pembayaran DBH ini menjadi beban bagi gubernur dan wakil gubernur yang baru. Sebagai pemerintah yang masih menjabat, ini adalah tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. Kami mendorong agar pembayaran dilakukan secepat mungkin," tegas Edwar.

 

Penundaan pembayaran DBH yang berkepanjangan, menurutnya, hanya akan memperburuk kepercayaan antara pemerintah provinsi dan daerah. Selain itu, hal ini dapat memengaruhi stabilitas politik menjelang pergantian kepemimpinan.

 

Dalam pertemuan dengan Pemkab Kepahiang, Bappeda, dan Biro Ekonomi, Edwar juga mendorong adanya transparansi dari pihak Pemprov Bengkulu terkait alasan keterlambatan pembayaran DBH. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi perlu memberikan kepastian waktu pembayaran agar daerah dapat menyusun strategi mitigasi terhadap dampak keterlambatan.

 

"Komunikasi yang transparan sangat penting. Jangan hanya memberikan janji tanpa kepastian. Kabupaten/kota membutuhkan kepastian untuk merencanakan anggaran mereka," katanya.

 

Ia juga mengusulkan agar Pemprov Bengkulu mempertimbangkan penggunaan dana cadangan atau mekanisme lain untuk segera menyelesaikan pembayaran DBH. Menurutnya, langkah ini penting agar roda pemerintahan di tingkat kabupaten/kota tetap berjalan dengan baik.

 

Ketidakpuasan terhadap keterlambatan pembayaran DBH bukan hanya datang dari Kabupaten Kepahiang. Beberapa kabupaten/kota lain di Bengkulu dilaporkan juga mengalami kesulitan anggaran akibat masalah yang sama. Tekanan dari daerah semakin kuat, menuntut Pemprov Bengkulu untuk segera bertindak.

 

Dalam situasi ini, pemerintah provinsi harus menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Penundaan yang terus berlarut-larut, menurut Edwar, hanya akan menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

 

 Edwar berharap agar pemerintah provinsi dapat mendengarkan aspirasi daerah dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan pembayaran DBH. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang tidak dapat diabaikan.

Sumber: