Sikapi Audit Inspektorat Banyak Temuan, APDESI Temui Komisi 1 DPRD Mukomuko

1. Meminta kepada Bapak Dewan yang terhormat (Komisi I) agar dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan internal ini dengan dinas instansi terkait Bersama TA ID Kab/PDTI Kecamatan (Utusan Kemedes) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pendampingan/memferifikasi RAB/Gambar dari KTD sebagai acuan Pembangunan Desa melalui Dana Desa yang dikelola secara SWAKELOLA (sebagaimana Permendes PDTT 3 tahun 2015 tentang Pendaping Desa// atau dapat dilihat pada KAK PDP/PDTI Revisi 2018). Dan hal ini kami percaya adalah sesuatu yang benar sebagai rujukan TPK dalam melaksanakan semua kegiatan ditahun berjalan.

 

2. Karena DD dikelola secara swakelola maka dalam hal ini kami meminta agar diberikan tolerensi/pertimbangan atas temuan dari selisih perhitungan oleh TA KAb (Actual check) dari perencanaan awal dengan klasifikasi berjenjang, seperti:

 

- Temuan diatas 10 jt agar dipertimbangkan dan

- Temuan dibawah 10 jt agar dihapuskan

 

Sebab dapat kami sampaikan dalam ruang sidang yang terhormat ini bahwa pelaksanaan DD dilaksanakan secara swakelola oleh Masyarakat setempat dengan pola PADAT KARYA TUNAI, akan tetapi dalam pertanggungjawabannya demi kelancaran pengadministrasian oleh Pemerintah Desa ada Anggaran yang tidak dituangkan dalam APBDes yang menjadi penunjang kegiatan yang khalay dikeluarkan seperti:

 

- Biaya transportasi pencairan dana desa dan biaya survey olh TPK

 

- Biaya Konsumsi seperti Titik Nol, Monev, Rekon

 

- Biaya ATK pelaporan seperti Materai, ATK, Foto Copi, Tinta dsbnya.....

 

Sumber: