Sikapi Audit Inspektorat Banyak Temuan, APDESI Temui Komisi 1 DPRD Mukomuko

Oleh karena itu minimal 1 % dari Nilai pagu Kegiatan dikeluarkan untuk kegiatan diatas dalam 1 tahun berjalan.

 

3. Kami masih berimpati untuk membangun desa, yang merupakan bagian dari Kabupaten Mukomukmo, untuk itu kami diberikan juga ruang diskusi dalam perlindungan, pembinaan, arahan dan terobosan diluar sumber daya yang kami miliki tentu kepada semua pihak yang berkompeten. Sebab janganlah menciptakan Sejarah buruk hal yang baru di era sekarang diluar ketidakbiasaan. Dan sebaliknya kami sangat meyakini bahwa apa yang telah dilakukan APIP melalui Irban Bersama TIM Ahli Kab, sudah sesuai dengan fungsinya, akan tetapi kami mohon mengedapan PEMBINAAN selain penindakan yang akhirnya memberikan dampak negative ditengah Masyarakat dalam rangka kami melakukan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa di Desa kami masing-masing.

 

4. Jika kami terindikasi bersalah dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024, pada kesempatan ini kami mengajak bapak dewan yang terhormat dan semua pihak terkait untuk duduk Bersama mencari solusinya.... Kami menyadari juga bahwa tiada gading yang tak retak,,,, kita selaku umat manusia selalu ada kesalahan dan kekhilafan tentu marilah kita mencari pembenaran dari pada ketidakpastian daripada mencari kesalahan dari pada keraguan.... Biar juga kami belajar dari birokrasi ini.

 

Sembari berdoa semoga Allan SWT memberikan petunjuk, kelancaran dan kemudahan kepada kita semua sehingga hasil akhir dari pertemuan ini dapat sesuai dengan keingan Bersama,........alfatihah

 

Demikian yang dapat kami sampaikan.

 

Ketua Komisi 1 DPRD Mukomuko, Armansyah mengatakan, hearing ini dilaksanakan didasari dari surat APDESI beberapa hari yang lalu. 

 

"Kami sengaja baru mengundang para Kades, belum mengundang pihak terkait lain, karena kita mau fokus mendengarkan yang ingin disampikan dari pihak pemerintah desa," kata Arman. 

 

Lanjutnya, apa yang sudah disampikan oleh para Kades dalam pertemuan, sudah ditampung dan menjadi catatan Komisi 1. Untuk selanjutnya, keterangan para Kades ini akan dikonfrontir dengan penjelasan pihak terkait seperti Inspektorat maupun DPMD Mukomuko. 

Sumber: