5 Sektor Strategis Diawasi Ketat oleh BPKP

RADAR BENGKULU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu mengarahkan fokus pengawasannya tahun ini pada lima sektor utama. Yaitu, percepatan penurunan stunting, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.

Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah, sesuai arahan Kepala BPKP Pusat dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Pengawasan kami tahun ini menyasar lima sektor penting yang langsung berdampak pada masyarakat. Yaitu stunting, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Ini menjadi prioritas dalam evaluasi penggunaan anggaran daerah," ujar Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu, Faisol Cahyo.

Menurut Faisol, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran serta menjamin program-program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar efektif dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Fokus Efisiensi dan Prioritas Nasional, BPKP dan Pemprov Bengkulu Evaluasi Anggaran 2025

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu-Lampung akan Jadi Kodam Baru, Batalyon akan Dibangun di Bengkulu Tengah

"Presiden menginstruksikan agar anggaran difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan atau program yang tidak berdampak langsung. Semua harus berjalan efektif," tegasnya.

BPKP Bengkulu menemukan bahwa dalam pengawasan sebelumnya masih ada ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran di beberapa sektor. Temuan ini kemudian dijadikan bahan evaluasi dengan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah.

"Kami melihat masih ada program yang belum berjalan maksimal. Itu sebabnya kami terus memberikan masukan agar anggaran digunakan lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Faisol.

Ia menekankan bahwa setiap program yang dijalankan pemerintah daerah harus selaras dengan visi-misi kepala daerah serta kebijakan strategis pemerintah pusat. Jika ada program yang dinilai tidak relevan atau kurang berdampak, BPKP akan merekomendasikan penyesuaian atau penggantian dengan program yang lebih strategis.

"Setiap kebijakan daerah harus memiliki kesinambungan dengan rencana pembangunan jangka panjang, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas," lanjutnya.

Tahun ini, dengan adanya transisi kepemimpinan di beberapa daerah, BPKP juga akan menyesuaikan pengawasannya terhadap perubahan kebijakan dan prioritas kepala daerah yang baru. Faisol menjelaskan bahwa perbedaan visi dan misi antar kepala daerah tidak boleh menghambat keberlanjutan pembangunan.

"Saat kepala daerah baru mulai menjabat, mereka akan mengevaluasi kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ini penting untuk memastikan kesinambungan program," ungkapnya.

Ia juga menyebut bahwa hasil pengawasan BPKP dapat menjadi acuan bagi kepala daerah dalam menyusun kebijakan, terutama dalam penyesuaian anggaran daerah agar tetap sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sumber: