Pemprov Bengkulu Libatkan Perusahaan dalam Skema Gotong Royong Optimalisasi BPJS Kesehatan

 

Pemprov Bengkulu, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan program ini serta mengevaluasi efektivitas skema pembiayaan yang ditawarkan kepada badan usaha. Jika berhasil, bukan tidak mungkin model kerja sama ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

"Yang jelas, kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat Bengkulu yang terhambat dalam mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala status kepesertaan." 

Dengan pendekatan ini, badan usaha yang bersedia berkontribusi dalam program JKN akan mengikuti skema pembiayaan yang telah disusun. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Syafrudin Imam Negara, menjelaskan bahwa saat ini Program Srikandi masih dalam tahap sosialisasi intensif kepada perusahaan-perusahaan di daerah.

"Kami menawarkan beberapa skema iuran yang bisa dipilih oleh badan usaha yang ingin berkontribusi. Semangat gotong royong ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pembiayaan kesehatan masyarakat sekaligus mengoptimalkan anggaran pemerintah daerah," ujar Syafrudin.

Adapun tiga skema yang ditawarkan dalam program Srikandi ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak ketiga menanggung Rp 10.000, sementara pemerintah daerah menanggung Rp 25.000 per peserta.

2. Pihak ketiga menanggung Rp 15.000, sedangkan pemerintah daerah menanggung Rp 20.000 per peserta.

3. Pihak ketiga menanggung Rp 20.000, dan pemerintah daerah menanggung Rp 15.000 per peserta.

Menurut Syafrudin, skema ini diharapkan bisa menarik minat lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi. Sehingga cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Bengkulu semakin luas. 

Sumber: