Bambang Menegaskan Jika Ada Lurah yang Tidak Bermasyarakat, Sebaiknya Dievaluasi

 

radarbengkulu - Kejadian penyegelan kantor Lurah Sumur Meleleh Kota Bengkulu sampai ke Komisi 1 DPRD kota.

Sebagai mitra bidang pemerintahan, ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto MM sangat menyayangkan peristiwa itu bisa terjadi.

Apalagi peristiwa penyegelan kantor lurah Sumur meleleh terjadi dipicu hubungan kurang harmonis antara pihak kelurahan dengan tokoh masyarakat setempat.

BACA JUGA:Walikota Letakkan Batu Pertama Pembuatan Tangki Septitank di Sumur Meleleh

"Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, jika ada lurah yang tidak bermasyarakat dan tidak bisa membangun harmonisasi bersama ketua RW, ketua RT dan ketua adat serta tokoh masyarakat setempat, saran kami lurah itu harus segera di evaluasi, ya ganti saja jika tidak mau merubah cara kerjanya," tegas Bambang.

Menurut informasi yang Bambang dapat bahwa penyegelan didasarkan atas kekecewaan tokoh masyarakat setempat, seperti Ketua Adat, Ketua RT, RW, dan Linmas. Maka puncaknya pada Senin malam (21/7) kantor lurah disegel, hal ini dipicu karena para tokoh masyarakat setempat merasa selama ini tidak mendapat informasi transparan dari pihak kelurahan.

"Ini saya curiga Masalah ini sudah lama terpendam, Senin malam itu puncak kekesalan para tokoh masyarakat. Untung saja persoalan bisa segera diatasi. Persoalan penyegelan kantor ini harusnya bisa cepat diantisipasi, dan tidak akan terjadi jika pihak lurah cepat memberitahukan kondisi apa yang terjadi di situ, tapi karena pihak kelurahan tidak melapor, jadi pemerintah tentu tidak tahu bahwa ada persoalan, setelah kejadian seperti ini heboh barulah semua terungkap" kata Bambang.

Disisi lain Bambang juga tidak membenarkan penyegelan fasilitas kantor seperti yang terjadi di sumur meleleh, karena menurut Bambang penyegelan fasilitas kantor tidak dibenarkan Dimata hukum, aspirasi bisa disampaikan dengan cara yang lain.

"Jika di kelurahan lain ada yang mengalami atau merasakan perasaan yang sama seperti di sumur meleleh, silahkan sampaikan ke komisi 1 DPRD kota, insha Allah saya sebagai pimpinan komisi satu akan memfasilitasi keresahan warga dengan memanggil pihak kelurahan dan pemerintah, semua bisa kita bicarakan baik-baik," sampai Bambang

Melansir berita yang beredar, terungkap aksi itu merupakan bentuk protes atas sikap pihak kelurahan yang dinilai arogan, tidak transparan, dan kerap mengabaikan peran struktural RT dan RW dalam pemerintahan tingkat bawah.

“Terpaksa kami dari pihak ketua adat, RT, RW dan Linmas menutup sementara kantor lurah Sumur Meleleh,” kata Ketua RW 2, Mulyadi.

Dia merasa bahwa selama ini pihak kelurahan terkesan tidak menganggap RT dan RW, seperti tidak penting.

Pihak RT dan RW sangat jarang dilibatkan dalam kegiatan resmi, termasuk sosialisasi dan program kelurahan.

Sumber: