Anggaran Minim, TPP ASN Kota Bengkulu Masuk Skema Pemangkasan

radarbengkuluonline.id – Saat ini sedang hangatnya kabar tentang munculnya wacana memotong TPP ASN lantaran adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Hal itu dimaksudkan untuk menata kembali kondisi keuangan daerah ke arah yang lebih baik.

Kondisi itu mempengaruhi terhadap program-program yang direncanakan Pemkot Bengkulu, dalam hal ini Walikota dan  Wakil Walikota. Kemudian, efisiensi perlu dilakukan mengingat belanja pegawai kian membengkak hingga mencapai hampir 60 persen dari total APBD.

BACA JUGA:Walikota Bengkulu Borong Makanan Yang Dijual Anak SMA di Pantai Panjang

 

“Akan ada rencana efisiensi karena memang kondisi anggaran, khususnya belanja pegawai sangat besar,” ujar Walikota Bengkulu Dr Dedy Wahyudi SE MM.

Dikarenakan efisiensi, lanjutnya, ini membawa dampak ikutan yang tidak kecil bagi pemerintah daerah. Mulai dari tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten.

BACA JUGA:DPRD Provinsi Bengkulu Serahkan Aspirasi Massa Unjuk Rasa ke Presiden

 

Ketika anggaran yang mengalir dari pusat mulai menyusut, kepala daerah dipaksa untuk memutar otak lebih keras guna memastikan roda pembangunan tetap bergerak. Sementara janji-janji politik mereka selama kampanye masih menanti untuk ditunaikan.

Realita di lapangan menunjukkan adanya tekanan ganda bagi para kepala daerah. Di satu sisi, mereka harus mengakomodasi program-program pusat yang digelontorkan ke daerah.

BACA JUGA: Peserta Studi Lapangan PKA Kota Lubuklinggau Kunjungi Dinas Kominfo Kota Bengkulu

 

Di sisi lain, janji politik kepala daerah, entah itu pembangunan infrastruktur lokal, pendidikan gratis, atau program sosial berbasis kearifan lokal, tidak semuanya mendapat alokasi dari pusat.

Maka, ketika dana dari pusat menipis dan kewajiban daerah bertambah, para Walikota, Bupati, dan Gubernur berada di persimpangan sulit antara loyalitas pada kebijakan pusat dan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang memilih mereka.

Sumber: