Bupati Bengkulu Selatan Usulkan 40 Unit Alat Pertanian Combine dan Jonder ke Kementerian

RADAR BENGKULU, MANNA – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian. Setelah berhasil memperoleh 6 unit mesin combine harvester dan 3 unit mesin jonder dari Kementerian Pertanian, Bupati Bengkulu Selatan kembali mengusulkan 40 unit alat pertanian tambahan.

Usulan tersebut terdiri dari 20 unit combine harvester dan 20 unit mesin jonder, yang dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian masyarakat di Bengkulu Selatan, seiring luasnya lahan pertanian yang dimiliki daerah tersebut.

BACA JUGA:Sumur Bor di Desa Air Batang Bisa Digunakan oleh Warga

Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin, S.Sos mengatakan, pengajuan bantuan alat pertanian ini telah disesuaikan dengan kebutuhan riil petani. Dengan potensi pertanian yang besar, Bengkulu Selatan dinilai layak mendapatkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.

 

“Alat pertanian yang nantinya kita terima akan digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan lahan serta panen petani,” ujar Rifai saat ditemui di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (30/12/2025).

 

Rifai menjelaskan, mekanisme pendistribusian alat pertanian akan dikelola melalui kelompok tani. Namun, kepemilikan alat tidak bersifat eksklusif, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat petani.

 

“Kelompok tani hanya bertugas sebagai pengelola. Alat ini bukan milik kelompok tertentu saja, tetapi bisa digunakan oleh semua petani. Tujuannya agar alat tetap terawat dan tidak rusak,” jelasnya.

 

Usulan bantuan alat pertanian tersebut telah resmi disampaikan ke Kementerian Pertanian. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap realisasi bantuan combine harvester dan mesin jonder dapat segera terwujud guna meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

 

Selain itu, Pemkab Bengkulu Selatan juga telah melakukan penataan terhadap alat-alat pertanian yang sudah ada agar tidak dimiliki secara perseorangan. Dengan sistem pengelolaan bersama, diharapkan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Sumber: