13 Pejabat Kementerian Dijadwalkan Tinjau Bengkulu, Evaluasi Inpres Tentang Enggano

radarbengkuluonline.id  – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Pulau Enggano dan Normalisasi Alur Pelabuhan Pulau Baai telah berakhir.

Namun, target utama yang menjadi harapan masyarakat Bengkulu ternyata belum sepenuhnya tercapai. Alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai masih menyisakan pekerjaan rumah besar.

BACA JUGA:Sampaikan 14 Tuntutan, Aksi Demo Mahasiswa di Bengkulu Berlangsung Damai

 

Padahal, Inpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025 itu diharapkan mampu menjadi jalan keluar bagi hambatan distribusi logistik dan akses transportasi laut yang selama ini menjadi keluhan pengusaha maupun nelayan. Kini, pasca berakhirnya masa berlaku Inpres tersebut, justru muncul pertanyaan besar: sejauh mana realisasi normalisasi alur yang dijanjikan?

Untuk menjawab hal itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu bakal kedatangan tamu penting. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 13 pejabat kementerian dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dijadwalkan hadir pada 9 September 2025 mendatang.

BACA JUGA:Pawang Hujan Komat Kamit Saat Aksi Demo di DPRD Provinsi Bengkulu

 

Kepastian kedatangan rombongan pejabat pusat itu disampaikan dalam rapat internal yang digelar Pemprov Bengkulu, Senin (1/9). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian, didampingi Asisten II Setda Provinsi, Raden Ahmad Denny.

Dalam arahannya, Mian mengingatkan seluruh jajaran agar benar-benar siap memaparkan kondisi lapangan, baik terkait pembangunan di Pulau Enggano maupun progres pengerjaan normalisasi Pelabuhan Pulau Baai.

BACA JUGA:Meski Ada Inpres No 12 Tahun 2025, Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Belum Optimal

 

“Kita tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kondisi terkini Provinsi Bengkulu harus bisa dipaparkan secara menyeluruh, termasuk kendala yang ada di Pulau Enggano dan alur pelayaran di Pulau Baai. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, nantinya pemaparan akan langsung disampaikan beliau,” tegas Mian di hadapan peserta rapat.

Mian menegaskan, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus menyiapkan materi dengan matang. “Saya minta OPD segera melengkapi data, baik berupa dokumen maupun visual lapangan. Jangan sampai kesempatan emas ini terbuang percuma,” tegasnya.

Sumber: